TULANG BAWANG – Pemerintah Kampung Mekar Indah Jaya, Kecamatan Banjar Baru, Kabupaten Tulang Bawang, menggelar Musyawarah Perencanaan Pembangunan Kampung (Musrenbangkam) dalam rangka penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Kampung (RKPKam) Tahun Anggaran 2027 serta Daftar Usulan Rencana Kerja Pemerintah (DU-RKP) Tahun 2028, bertempat di balai kampung setempat.
Kegiatan tersebut menjadi forum untuk menghimpun aspirasi masyarakat sekaligus menyusun prioritas pembangunan kampung yang akan dituangkan dalam perencanaan tahun mendatang.
Musrenbangkam dihadiri Kepala Kampung Mekar Indah Jaya Budi Kuswara, S.E., Camat Banjar Baru Agus Wandi, S.H., M.H., Pendamping Desa Made Suwela, Ketua BPK Endin Samsudin, serta perangkat kampung dan unsur masyarakat.
Dalam musyawarah tersebut, masyarakat diberikan ruang untuk menyampaikan berbagai usulan dan kebutuhan pembangunan, baik yang berkaitan dengan infrastruktur, pemberdayaan masyarakat, maupun program lainnya yang dinilai menjadi prioritas kampung.
Kepala Kampung Mekar Indah Jaya, Budi Kuswara, S.E., mengatakan Musrenbangkam merupakan tahapan penting dalam menentukan arah pembangunan kampung.
“Kami berharap seluruh usulan yang disampaikan masyarakat benar-benar berdasarkan kebutuhan dan skala prioritas. Nantinya usulan tersebut akan kita bahas dan susun secara bersama-sama agar perencanaan pembangunan Kampung Mekar Indah Jaya dapat berjalan secara terarah dan memberikan manfaat bagi masyarakat,” ujar Budi.
Ia menambahkan, pemerintah kampung akan berupaya mengakomodasi aspirasi masyarakat sesuai dengan kemampuan anggaran serta ketentuan yang berlaku.
“Tentunya tidak semua usulan bisa direalisasikan sekaligus. Karena itu diperlukan penentuan skala prioritas, sehingga program yang benar-benar mendesak dan memberikan manfaat luas dapat menjadi perhatian utama,” katanya.
Camat Banjar Baru Dorong Perencanaan Partisipatif
Sementara itu, Camat Banjar Baru Agus Wandi, S.H., M.H., menekankan pentingnya keterlibatan masyarakat dalam proses perencanaan pembangunan kampung.
“Musrenbang ini jangan hanya menjadi kegiatan seremonial. Kami berharap seluruh peserta dapat menyampaikan aspirasi secara objektif berdasarkan kebutuhan masyarakat. Hasil musyawarah nantinya menjadi bagian penting dalam penyusunan perencanaan pembangunan kampung,” jelas Agus Wandi.
Menurutnya, pemerintah kampung perlu memastikan setiap usulan yang masuk disusun berdasarkan skala prioritas dan disesuaikan dengan regulasi serta kemampuan keuangan kampung.
“Kami dari kecamatan akan terus melakukan pendampingan dan koordinasi agar proses perencanaan berjalan sesuai ketentuan. Yang paling penting adalah adanya transparansi, partisipasi masyarakat, serta pembangunan yang manfaatnya dapat dirasakan bersama,” pungkasnya.(rds)
