TULANG BAWANG – Pelaksanaan Program Revitalisasi Satuan Pendidikan Tahun Anggaran 2026 di SMP Negeri 1 Meraksa Aji, Kabupaten Tulang Bawang, menjadi sorotan. Pasalnya, pelaksanaan pembangunan yang bersumber dari APBN tersebut diduga minim pengawasan dari Panitia Pembangunan Satuan Pendidikan (P2SP), khususnya dalam pemantauan pekerjaan di lapangan.
Berdasarkan papan informasi yang terpasang di lokasi, program tersebut merupakan bantuan pemerintah melalui Direktorat Jenderal PAUD, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Menengah, Direktorat SMP. Dalam papan informasi disebutkan pelaksana kegiatan adalah P2SP, dengan waktu pelaksanaan selama 120 hari kalender, mulai Agustus hingga November 2026, dengan nilai bantuan sebesar Rp457.333.000.
Pantauan di lokasi pada Kamis (1/10/2026) menunjukkan aktivitas pembangunan masih berlangsung. Namun, keberadaan serta keterlibatan unsur P2SP dalam melakukan pengawasan terhadap pekerjaan tersebut menjadi pertanyaan.
Pengawasan diperlukan untuk memastikan pelaksanaan pembangunan berjalan sesuai dengan rencana, ketentuan teknis, spesifikasi pekerjaan, serta penggunaan anggaran yang telah ditetapkan.
Salah seorang warga sekitar berharap pelaksanaan program revitalisasi tersebut dilakukan secara terbuka dan mendapat pengawasan yang memadai, mengingat pembangunan diperuntukkan bagi fasilitas pendidikan.
“Kami berharap pembangunan ini benar-benar diawasi. Anggarannya cukup besar dan ini untuk fasilitas pendidikan. Jangan sampai setelah selesai justru muncul persoalan karena pengawasannya kurang,” ujar warga yang meminta identitasnya tidak disebutkan.
Warga juga berharap pihak terkait dapat memberikan informasi secara terbuka mengenai struktur P2SP, termasuk siapa yang ditunjuk sebagai ketua dan unsur pengawas, serta bagaimana mekanisme pengawasan selama pembangunan berlangsung.
Sorotan mengenai pengawasan juga diperkuat dengan keterangan salah seorang guru di SMPN 1 Meraksa Aji. Saat dikonfirmasi, guru tersebut mengaku tidak mengetahui siapa yang menjabat sebagai Ketua P2SP maupun pihak yang bertugas melakukan pengawasan terhadap pembangunan.
“Kami tidak tahu, Bang, siapa ketua P2SP dan pengawas. Semuanya kepala sekolah,” ujar salah seorang guru.
Keterangan serupa disampaikan salah seorang tukang yang sedang bekerja di lokasi. Ia mengaku tidak mengetahui siapa Ketua P2SP maupun pengawas kegiatan dan menyebut tidak pernah mendapatkan pengawasan langsung dari pihak tersebut.
“Saya tidak tahu, Bang. Semuanya kepala sekolah,” singkatnya.
Keterangan tersebut menimbulkan pertanyaan mengenai pelaksanaan fungsi P2SP dalam proses pembangunan, terutama terkait pemantauan pekerjaan secara langsung di lapangan.
Meski demikian, keterangan dari guru dan pekerja tersebut perlu dikonfirmasi lebih lanjut kepada pihak P2SP maupun sekolah untuk memastikan mekanisme pengawasan yang sebenarnya berjalan dalam program revitalisasi tersebut.
Pihak sekolah dan P2SP diharapkan dapat memberikan penjelasan mengenai progres pembangunan, struktur kepanitiaan, mekanisme pengawasan, serta upaya memastikan pekerjaan dilaksanakan sesuai dengan rencana dan ketentuan program.
Hingga berita ini diterbitkan, Ketua P2SP, pihak SMP Negeri 1 Meraksa Aji, maupun instansi terkait belum memberikan keterangan mengenai dugaan minimnya pengawasan tersebut.
Konfirmasi dan klarifikasi dari pihak-pihak terkait tetap diperlukan agar informasi yang disampaikan kepada publik berimbang dan tidak menimbulkan kesimpulan sepihak.
